Tanggapan Kemendagri Soal Sindiran Anies Baswedan Tentang Pilkada 2020

Tanggapan Kemendagri Soal Sindiran Anies Baswedan Tentang Pilkada 2020

Liputan6. com, Jakarta Direktur Jenderal Mengarahkan Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal berbicara soal sindiran Gubernur DKI Anies Baswedan mengenai Pilkada 2020.

Menurut dia, Pilkada pada tengah pandemi Covid-19 sampai saat ini relatif kondusif dan terkendali. Dia juga menyampaikan bahwa Pilkada ada mekanisme tersendiri.

“Di masa pandemi Covid-19 mekanismenya melalui Protokol Kesehatan Covid-19 yang tertuang dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020, ” kata Safrizal, Selasa (17/11/2020).

Dia menegaskan, tudingan Anies Baswedan tak benar. Karena, sekitar ini pihaknya melakukan teguran pada para pelanggar protokol kesehatan.

Dirinya menjelaskan, mungkin data tersebut tak sampai di lengah Anies Baswedan, mengingat DKI tak mengadakan Pilkada.

“Kalau misalnya Gubernur DKI Jakarta mengutarakan tidak ada teguran terhadap pelanggaran protokol kesehatan, Ini datanya tersedia. Ya memang, Aceh dan DKI Jakarta itu tidak ikut Pilkada. Sehingga, data-data ini memang tak kita paparkan dihadapannya Gubernur Aceh dan DKI. Tapi yang asing kita paparkan, ” ungkap Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 ini.

Bahkan, jadi contoh, bahwa karena bukan wewenang Kemendagri menegur calon pasangan dalam kampanye, pihaknya menegur kepala wilayah yang ada Pilkadanya secara tertulis. ” Mendagri menegur 82 kepala daerah yang membiarkan berkerumunan karena mengumpulkan massa yang banyak, ” ungkap Safrizal.

Lebih lanjut Safrizal juga menjelaskan data pelanggaran kampanye, menurut Data Bawaslu yang dirilis Per 31 Oktober 2020, dari total 13. 646 kampanye tatap muka, Bawaslu menemukan 306 pelanggaran protokol kesehatan. “Artinya, pasangan calon (paslon) yang menentang prokes pada kampanye tatap muka sekitar 2, 2% ini menunjukan dari persentase relatif kecil serta tahapan kampanye ini masih relatif terkendali, ” jelas Safrizal.

Dia mengajak semua bagian, untuk bersama-sama mengawal setiap tingkatan Pilkada yang pada saat ini pada tahapan kampanye untuk selalu bersandar pada protokol kesehatan Covid-19.

“Justru dengan Pilkada itu sebagai momentum perlawanan Covid-19, pada daerah yang melaksakan Pilkada marak dan masif membagikan bahan usaha berupa masker, hand sanitizer, bubuk, alat/mesin mencici tangan bahkan tema debat para paslon memuat pelajaran kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), ” tukasnya.

2 dibanding 3 halaman

Tudingan Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, Pemprov DKI tidak berdiam diri terpaut kerumunan tanpa penerapan protokol kesehatan tubuh pada acara Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Pemprov DKI mengambil kurang langkah mencegah kerumunan. Langkah prima Pemprov, menurut Anies Baswedan, adalah dengan mengirimkan surat peringatan ke wali kota Jakarta Pusat kepada panitia acara.

Kiprah kedua, dia menyebut Pemprov langsung memberi sanksi kepada panitia kegiatan saat ditemukan ada pelanggaran.

Belakangan, Anies membandingkan pengerjaan kerumunan di DKI dan wilayah lain. Untuk daerah lain dengan melaksanakan Pilkada, menurutnya tak tersedia langkah pencegahan proaktif seperti yang dilakukan DKI.

Anies menyebut, kewajiban Pemprov telah dilaksanakn untuk mencegah kerumunan, yakni dengan menerbitkan surat kepada panitia rencana.

“Pemprov DKI Jakarta bekerja berdasarkan peraturan yang tersedia. Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang tersedia. Jadi kalau kemarin, Wali Praja Jakarta Pusat mengirimkan surat tahu bahwa ada ketentuan yang kudu ditaati dalam kegiatan-kegiatan dan dilakukan di Jakarta, ” kata Anies di Gedung DPRD DKI, Senin (16/11/2020).

Menurutnya, barang apa yang sudah dilakukan DKI telah sesuai aturan. Ia membandingkan kelakuan tersebut dengan kasus kerumunan Pilkada di daerah lain.

“Anda boleh cek wilayah mana di Indonesia yang melakukan transmisi surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan, ” ucapnya.

“Anda lihat Pilkada di seluruh Indonesia sedang berlangsung, adakah surat [resmi] mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya kepatuhan protokol kesehatan. Itu pertama, ” tambah Anies.

Langkah kedua, lanjut Anies, Pemprov DKI juga secara cepat menindak pengelola acara yang melanggar protokol kesehatan tubuh, dengan denda.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan dalam Bawah Ini:

Related Articles

Bekas Jubir HTI Dilaporkan ke Petugas, Kasus Apa?

Liputan6. com, Jakarta - Mantan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto diadukan ke Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus membenarkannya. "Ada Laporan Polisi (LP) dengan terlapor Ismail Yusanto. Pelapornya adalah seorang dengan inisial H, " kata dia di Polda Metro Jaya, Jumat (28/8/2020).
Read more

Jokowi Teken PP Pengalihan Pegawai KPK Jadi ASN

Liputan6. com, Jakarta - Presiden Joko Widodo ataupun Jokowi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Aksi Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. PP tersebut ditandatangani Jokowi pada 24 Juli dan diundangkan pada 27 Juli 2020 oleh Menteri Hukum dan PEDOMAN Yasonna Hamonangan Laoly.
Read more

Cardi B Angkat Bicara soal Kritik Rasis pada Koleksi Tas Mewahnya

Liputan6. com, Jakarta - Rapper asal Amerika, Cardi B tengah menjadi pembicaraan publik sesudah dirinya merespons komentar rasis terpaut koleksi tas mewahnya melalui sebuah video di akun media sosialnya. Respons tersebut dibuatnya setelah tahu cuitan akun Twitter yang mengutarakan bahwa tas mewah Hermés Birkin yang dikenakan rapper kulit hitam membuat nilainya berkurang.
Read more
Search for: