Pemprov DKI Revisi Aturan, 75 Persen ASN Akan WFH Mulai 18 Desember 2020

Pemprov DKI Revisi Aturan, 75 Persen ASN Akan WFH Mulai 18 Desember 2020

Dapatkan promo member baru Pengeluaran HK 2020 – 2021.

Liputan6.com, Jakarta Pemprov DKI Jakarta akan mengikuti arahan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 Luhut Binsar Pandjaitan terkait pengetatan work from home (WFH).

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta akan merevisi surat edaran (SE) tentang jam kerja ASN.

“Persentase saat ini WFH 50 persen, 50 persen WFO. Sesuai arahan Pak Luhut, kami akan menyesuaikan sedang merevisi SE tentang jam kerja ASN,” Kata Kepala BKD DKI Chaidir, saat dinkonfirmasi, Selasa (15/12/2020).

Pengetatan WFH 75 persen, kata Chaidir, akan berlangsung selama hampir 3 minggu atau mulai 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021. Harapannya, pengetatan itu bisa menelan penyebaran Covid-19.

“Mulai diterapkan sesuai dengan arahan Pak Luhut demikian berlakunya tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021,” tandasnya.

Sebelumnya, Luhut meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home hingga 75 persen mulai 18 Desember higga 8 Januari 2021.

Selain itu, Luhut juga meminta agar Anies Baswedan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 WIB.

“Serta membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mal, dan tempat hiburan,” ujar Luhut saat rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali yang dipimpinnya secara virtual, Senin (14/12/2020).

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

2 dari 3 halaman

Tekan Penularan Covid-19

Hal ini dilakukan untuk menekan angka penularan Covid-19 dan mengantisipasi lonjakan kasus positif usai libur panjang.

Luhut pun meminta Anies memberikan keringanan rental dan service charge kepada para tenant (penyewa). Tujuannya agar kebijakan pemerintah tak membebani penyewa tempat usaha di mal.

“Skema keringanan penyewaan dan service charge (biaya layanan) agar disetujui bersama antar pusat perbelanjaan dan tenant. Contoh di antaranya prorate, bagi hasil, atau skema lainnya,” ucapnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Related Articles

Ini Sebaran Covid-19 di 34 Daerah per 26 November, DKI Sedang Tertinggi

Liputan6. com, Jakarta - Kasus penularan virus Corona atau Covid-19 sedang terus berlangsung di Indonesia dengan signifikan setiap harinya. Ada penggandaan sebanyak 4. 917 orang dinyatakan positif Covid-19 pada Kamis (26/11/2020).
Read more

Tekan Risiko Penyimpangan Drone, Menhub Ingin Harmonisasi Regulasi Seluruh Negara

Liputan6.com, Jakarta - Maraknya penggunaan pesawat tanpa awak atau drone, baik untuk keperluan militer hingga bisnis, atau sekedar hobi, perlu diimbangi dengan regulasi yang sesuai. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, regulasi ini perlu untuk memitigasi risiko pengoperasian drone yang tidak tepat. Dan bahkan juga berpotensi mengganggu penerbangan komersil.
Read more

Jadwal Piala Liga Dinihari Nanti: Duel Kedua Liverpool vs Arsenal

Liputan6. com, Liverpool kacau Liverpool akan kembali bertemu Arsenal dalam lanjutan Piala Liga, Jumat (2/10/2020) dinihari WIB di Anfield. Bagi The Gunners, ajang itu boleh jadi pentas balas dendam sudah kalah 1-3 di pertemuan pertama di Liga Inggris, Selasa (29/9/2020) dinihari.
Read more
Search for: