KPK Pertimbangkan Kebijakan Tunda Proses Asas Calon Pilkada

KPK Pertimbangkan Kebijakan Tunda Proses Asas Calon Pilkada

Liputan6. com, Jakarta kacau Komisi Pemberantasan Manipulasi (KPK) masih mempertimbangkan untuk melaksanakan kebijakan mengenai penundaan proses dasar terhadap calon kepala daerah (cakada) yang mengikuti Pilkada Serentak 2020.

“Kami memahami petunjuk penundaan proses hukum bagi pengikut pilkada agar proses hukum tidak disalahgunakan pada kepentingan politis, KPK masih akan mempertimbangkan kebijakan semacam itu apakah diperlukan atau tidak, ” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dilansir Antara, Jakarta, Sabtu (5/9/2020).

Ghufron meyakini proses hukum dengan dilaksanakan KPK telah sesuai susunan sehingga tidak akan terintervensi oleh tekanan maupun desakan politik sebab pihak-pihak tertentu dalam masa pilkada ini.

Dia mengatakan, setiap kasus yang ditangani sebab KPK telah ditentukan standar operasional-nya. Sehingga, seseorang tidak mungkin mampu ditetapkan sebagai tersangka maupun ditahan tanpa memenuhi syarat dan jalan yang sangat ketat.

Menurut dia, dengan tetap memroses hukum, hal itu justru bakal menjadi bagian dari tanggung tanggungan KPK kepada masyarakat dalam menyampaikan informasi dan data terkait para-para peserta yang akan berkontestasi.

“Malah ini adalah arah dari tanggung jawab KPK untuk memberikan data agar jangan sampai metode politik yang biaya dan kontribusi masyarakatnya tinggi, namun tidak mengungkapkan semua sisi dari para cakada agar Pilkada 2020 ini berkecukupan menemukan pemimpin daerah yang berintegritas, bukan sekadar sukses pilkada secara formal, ” ujar Ghufron.

“Untuk itu KPK masih akan mempertimbangkan hal tersebut apakah akan ditunda atau tidak, ” imbuh dia.

2 dari 3 halaman

Dilakukan Polri

Sebelumnya, kebijakan menunda cara hukum terhadap peserta Pilkada Serentak 2020 akan diterapkan oleh kebiasaan Polri.

Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis telah menerbitkan surat telegram tentang instruksi pada jajaran-nya mengenai penundaan proses kaidah terhadap calon kepala daerah semasa rangkaian Pilkada Serentak 2020 berlangsung.

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/2544/VIII/RES. 1. 24. /2020 tertanggal 31 Agustus 2020.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo saat dihubungi ANTARA pada Jakarta, Rabu (2/9), menuturkan bahwa penundaan proses hukum ini penting agar tidak terjadi konflik keinginan selama pilkada serentak dan menghalangi dimanfaatkannya Polri oleh pihak terbatas untuk kepentingan politik.

Surat telegram tersebut, kata tempat, untuk mewujudkan profesionalisme dan menjaga netralitas kinerja Polri dalam pengamalan pelayanan masyarakat bidang penegakan lembaga.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah itu:

Related Articles

Rentetan Peristiwa Pra-Ledakan di Nashville, Suara Tembakan dan Mobil Mencurigakan

Liputan6. com, Nashville porakporanda Sebuah ledakan besar dilaporkan berlaku di pusat kota Nashville, Texas, Amerika Serikat pada Jumat 26 Desember 2020 dini hari periode setempat. Ledakan itu dirasakan dalam sebagian besar Davidson County sekitar pukul 6: 30. Polisi Metro mengatakan ledakan di Nashville telah dikaitkan berasal dari sebuah instrumen yang berhenti di luar 166 Second Avenue N.
Read more

Pemprov DKI Izinkan 13 Kegiatan Wisata di Masa PSBB Transisi, Tersebut Daftarnya

Liputan6. com, Jakarta - Biro Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) menerbitkan surat keputusan yang menyetujui 13 kegiatan boleh dilaksanakan di dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Tinggi (PSBB) Transisi saat ini.
Read more

Darren Aronofsky Ungkap Black Swan Ditolak di Mana-Mana, tapi Akhirnya Lulus Besar

Liputan6. com, Jakarta Satu dekade lalu, film Black Swan karya Darren Aronofsky menjadi perbincangan hangat para pecinta film. Akting Natalie Portman sebagai balerina yang tak bisa memisahkan visi dengan dunia nyata, bahkan diganjar dengan Piala Oscar sebagai Aktris Terbaik.
Read more
Search for: