4 Hal yang Disampaikan Mendagri Usai KPU Izinkan Konser Pilkada 2020

4 Hal yang Disampaikan Mendagri Usai KPU Izinkan Konser Pilkada 2020

Liputan6. com, Jakarta semrawut Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap mengizinkan beberapa wujud kegiatan kampanye, salah satunya berbentuk konser pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020.

Meski diizinkan, KPU mengeluarkan sejumlah persyaratan agar konser Pilkada Serentak 2020 bisa digelar karena berada dalam situasi pandemi Covid-19.

“Ada ketentuan dalam undang-undang dan di dalam peraturan memang diatur demikian. Untuk KPU tentu tidak mudah pula menghapus bentuk-bentuk kampanye itu karena undang-undangnya masih sama, dasar penyelenggaraan pilkada ini kan masih Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ” kata anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi di Jakarta, Rabu, 16 September 2020, seperti dikutip dari Kurun.

Usai menuai berbagai tanggapan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengusulkan agar konser nonfisik dilakukan secara daring atau melalui siaran radio dan televisi melibatkan TVRI dan RRI.

“Ini sebetulnya menjadi peluang untuk event organizer aksi. Nah, memang ada hambatan yang tidak memiliki saluran komunikasi dengan baik, tetapi ada RRI ada TVRI yang bisa tembus serta di beberapa daerah hijau sedang bisa dilakukan kampanye terbatas, ” kata Mendagri dalam seminar daring yang diselenggarakan, Minggu, 20 September 2020.

Selain itu, Mendagri pun mengaku sudah berkirim surat ke KPU terkait diizinkannya konser Pilkada Serentak 2020.

Berikut 4 hal yang disampaikan dan dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah KPU izinkan konser Pilkada Serentak 2020 dihimpun Liputan6. com :

2 dari 6 halaman

Usul Konser Nonfisik

Menteri Di Negeri Tito Karnavian mendukung pelaksanaan konser nonfisik sewaktu pelaksanaan manuver pemilihan kepala daerah.

Mendagri mengusulkan agar konser nonfisik dilakukan secara daring atau melalui siaran radio dan televisi membawabawa TVRI dan RRI.

“Ini sebetulnya menjadi peluang buat event organizer kampanye. Nah, memang ada hambatan yang tidak mempunyai saluran komunikasi yang baik, namun ada RRI ada TVRI yang bisa tembus dan di beberapa daerah hijau masih bisa dilakukan kampanye terbatas, ” kata Mendagri dalam seminar daring yang diselenggarakan, Minggu, 20 September 2020.

Selain itu, Mendagri selalu menyarankan agar kerumunan yang membabitkan kehadiran massa secara fisik pada setiap tahapan Pilkada, terutama masa kampanye harus dibatasi.

“Apa pun bentuknya, harus dibatasi semaksimal mungkin. Saya tidak setuju ada rapat umum, konser apalagi. Saya tidak sependapat maka hamba membuat surat langsung ke KPU, Kemendagri keberatan tentang itu, ” kata Mendagri.

Namun, bukan berarti seluruh kegiatan pengumpulan massa kampanye secara fisik kudu dilarang.

3 dari 6 halaman

Surati KPU

Tito menegaskan, kerumunan yang melibatkan massa banyak di pada setiap tahapan Pilkada, terutama saat gerakan, harus dibatasi. Apapun bentuknya, kudu dibatasi semaksimal mungkin.

“Jadi seperti mohon maaf rapat umum, saya tidak setuju tersedia rapat umum, konser apalagi, kami tidak sependapat. Maka saya mendirikan surat langsung ke KPU, Kemendagri, keberatan tentang itu dan lalu segala sesuatu yang menimbulkan kelompok itu yang berpotensi tidak bisa jaga jarak dibatasi. Tapi ada tidak fair, kalau semua kerumunan dibatasi. Yang diuntungkan adalah petahana, karena petahana dari 270 wilayah sekian petahana power-nya, ” kata pendahuluan Tito.

Oleh karena itu, Mendagri menilai agak invalid adil jika dibatasi total. Nonpetahana tentu ingin popularitas dan elektabilitasnya naik. Maka diberikan ruang dengan disebut rapat terbatas.

Dirinya sebagai Mendagri, telah menganjurkan pertemuan atau rapat terbatas cuma boleh dihadiri maksimal 50 orang. Dan itu mesti jaga tenggang. Ia juga mendorong kampanye daring.

“Kemudian kita cakap kampanye dari itu bisa sampai ratusan ribu orang, apalagi live streaming konser pun boleh pementasan daring yang diinisiasi oleh Ketua MPR misalnya, dan ini nyata menjadi peluang untuk event organizer kampanye, ” ucap dia.

Nah, memang ada larangan yang tidak memiliki saluran hubungan yang baik, tapi ada RRI ada TVRI yang bisa masuk dan di beberapa daerah muda masih bisa dilakukan kampanye terpatok, ” sambung Mendagri.

4 dari enam halaman

Ancam Berikan Sanksi

Tito mengingatkan tidak boleh ada kampanye dalam bentuk konser, perlombaan & kegiatan apapun yang mengumpulkan massa.

“Konser dan lain-lain saya minta tidak ada. Dapat konser, boleh musik virtual. Wujud tidak. Kemudian kegiatan-kegiatan lain sesuai perlombaan, pengumpulan masa baik berbentuk apapun juga tidak boleh. Melainkan ada yang namanya rapat terpatok yang ditentukan sesuai aturan KPU, ” terang dia.

Bagi paslon yang terbukti melanggar protokol tersebut, Tito menyebut tersedia ancaman dipidanakan.

“Kalau terjadi pengumpulan masa di luar, arak-arakan, terjadi kemudian konvosi tersebut harus dibubarkan. Bahkan bisa dipidana dengan UU lain. Bisa perda, bisa perkada, bisa aturan KUHP, bisa UU Karantina Kesehatan oleh Polri, ” papar Tito.

5 lantaran 6 halaman

Jadikan jadi Momentum Tangani Covid-19

Menurut Tito, Pilkada ini jika digelar secara molek, bisa menjadi momentum emas untuk membuat 270 daerah yang menerapkan pemilihan bergerak menangani Covid-19. Itu yang menjadi pasangan calon akan bergerak semua menangani Covid-19.

Mulai dari calon kepala daerah hingga tim suksesnya melayani kampanye masif, misalnya membagikan kedok, handsanitizer, dan sabun.

Selain itu, juga membuat tempat sabun di tempat-tempat publik dengan nama gambar pasangan calon.

Menurut dia, makin banyak masyarakat berbuat, makin baik. Peristiwa itu akan membantu pemerintah menangani Covid-19 di daerah tersebut.

Namun, tentu semua tersebut memerlukan regulasi yang maksimal buat mencegah kerumunan sosial dan buat mendorong serta mewajibkan para pelaksananya mematuhi protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya.

“Masyarakat dibangkitkan, pilihlah pimpinan yang bisa menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonomi pada daerah masing-masing itu. Kampanye kudu dilakukan sehingga masyarakat nanti memakai hak pilihnya untuk memilih atasan yang bisa menyelesaikan masalah itu di daerahnya. Otomatis kalau mampu dibangun setting ini para calon kepala daerah ini di sektarian mereka hanya berpikir bagaimana tangani Covid-19 itu, ” jelas Tito.

enam dari 6 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Related Articles

Manga One Piece Sudah Resmi Mendatangi Babak Akhir

Liputan6. com, Jakarta awut-awutan Penerbit One Piece, Shueisha, mencanangkan bahwa manga karya Eiichiro Oda ini akan memasuki babak simpulan dari keseluruhan cerita yang telah mencapai 96 volume ini. Dikabarkan Anime News Network, Minggu (2/8/2020), pengumuman mengenai One Piece tersebut disampaikan secara resmi oleh Shueisha melalui majalah Weekly Shonen Jump edisi 35 tahun 2020.
Read more

Jokowi Teken PP Pengalihan Pegawai KPK Jadi ASN

Liputan6. com, Jakarta - Presiden Joko Widodo ataupun Jokowi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Aksi Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. PP tersebut ditandatangani Jokowi pada 24 Juli dan diundangkan pada 27 Juli 2020 oleh Menteri Hukum dan PEDOMAN Yasonna Hamonangan Laoly.
Read more

Luhut: Pandemi Covid-19 Percepat Transformasi Ekonomi Menuju Era Digital

Liputan6. com, Jakarta - Gajah Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan pentingnya transformasi ekonomi dalam era Making Indonesia 4. 0 di Nusantara, khususnya dalam masa pandemi Covid-19 ini.
Read more
Search for: